Selama paruh kedua abad ke-20, demokrasi liberal dipuja sebagai puncak pencapaian peradaban politik manusia. Setelah mengalahkan fasisme dan bertahan dari Perang Dingin melawan komunisme, demokrasi menjanjikan perpaduan ideal antara kebebasan individu dan kemakmuran pasar bebas. Namun, optimisme yang menyertai runtuhnya Tembok Berlin kini terasa seperti kenangan yang sangat jauh.
Melalui buku "Democracy Unmoored; Populism and the Corruption of Popular Sovereignty", yang ditulis oleh Samuel Issacharoff (2023), kita disadarkan bahwa ancaman eksistensial terhadap demokrasi modern tidak lagi datang dari tank militer atau kudeta berdarah. Ancaman itu datang dari dalam, melalui gelombang populisme yang mengeksploitasi kelemahan institusional dan keputusasaan ekonomi warga negaranya.Opini ini akan membedah bagaimana kegagalan institusi demokrasi dalam memberikan rasa aman - baik secara ekonomi maupun kultural - telah membuka jalan bagi para demagog otokratis untuk membajak kedaulatan rakyat.
Janji Kesejahteraan dan Ketimpangan Global
Demokrasi pascaperang dibangun di atas fondasi yang sangat materialistis: janji bahwa sistem ini dapat memberikan standar hidup yang terus meningkat bagi kelas pekerja. Janji "kebebasan dari kemiskinan" yang digaungkan oleh Franklin D. Roosevelt menjadi senjata ideologis utama demokrasi dalam memenangkan loyalitas warganya. Selama beberapa dekade, optimisme sosiologis ini menopang stabilitas politik. Namun, krisis keuangan tahun 2008 menghancurkan ilusi tersebut dan menyingkap realitas yang pahit.
Alih-alih kemakmuran yang merata, globalisasi dan integrasi pasar justru menciptakan ketimpangan yang ekstrem. Hal ini tergambar jelas dalam "Kurva Gajah" (Elephant Curve) yang diuraikan oleh Bank Dunia: Kelompok elit global (1% teratas) menikmati pertumbuhan kekayaan yang masif. Ratusan juta orang di negara berkembang (seperti Tiongkok) berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem. Namun, kelas pekerja dan kelas menengah bawah di negara-negara demokrasi maju mengalami stagnasi atau bahkan penurunan pendapatan riil.
Realitas ekonomi inilah yang menjadi bahan bakar utama kemarahan populis. Kelas pekerja di negara industri merasa tertinggal dan dikhianati oleh elit yang mereka anggap lebih peduli pada tatanan kosmopolitan global daripada kesejahteraan domestik. Ketika demokrasi gagal memberikan mobilitas sosial ke atas, rasa putus asa dan kecemasan status dengan cepat berubah menjadi kemarahan politik yang menyasar kemapanan.
Kecemasan Kultural dan Rasa Asing di Negeri Sendiri
Selain dislokasi ekonomi, populisme juga diberi makan oleh krisis identitas dan kecemasan kultural yang mendalam. Perubahan demografis yang cepat dan gelombang imigrasi besar-besaran telah mengubah lanskap sosial di berbagai negara demokrasi mapan. Bagi kelompok yang merasa terpinggirkan secara ekonomi, kehadiran imigran sering kali dilihat sebagai ancaman eksistensial terhadap cara hidup, budaya, dan bahkan keamanan pekerjaan mereka.
Sensasi menjadi "orang asing di negeri sendiri" menciptakan perpecahan tajam antara kelompok kosmopolitan perkotaan dan warga pedesaan atau pekerja industri. Fenomena Brexit di Inggris adalah contoh sempurna dari keterasingan ini. Pilihan untuk keluar dari Uni Eropa didominasi oleh kelompok usia tua dan warga di luar pusat kemakmuran London, yang merasa bahwa institusi supranasional (seperti Uni Eropa) memaksakan kebijakan imigrasi dan ekonomi tanpa persetujuan demokratis dari mereka. Populisme dengan lihai memanipulasi xenofobia ini, menawarkan janji-janji perlindungan nasionalistik dan pengusiran "pihak luar" demi mengembalikan kebanggaan komunal.
Kelumpuhan Institusi dan Munculnya Vetokrasi
Satu argumen paling kuat dari Samuel Issacharoff dalam buku tersebut adalah bagaimana institusi demokrasi sendiri telah menjadi tidak efektif, melahirkan apa yang disebut Francis Fukuyama sebagai "vetokrasi". Demokrasi modern dipenuhi dengan mekanisme transparansi, proses dengar pendapat, dan pengawasan hukum yang, meskipun niatnya baik, sering kali dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan khusus untuk memveto kebijakan publik.
Ketidakmampuan negara demokrasi untuk "menyelesaikan pekerjaan" mengikis legitimasi mereka. Bandingkan saja kecepatan pembangunan Terminal 3 Bandara Beijing di Tiongkok yang selesai dalam empat tahun, dengan perdebatan pembangunan Terminal 5 Bandara Heathrow di London yang memakan waktu dua puluh tahun, atau betapa mahalnya pembangunan kereta bawah tanah Second Avenue di New York. Ketika lembaga legislatif lumpuh oleh polarisasi dan kebuntuan, warga mulai kehilangan kepercayaan pada proses musyawarah. Frustrasi terhadap sistem yang lamban ini memicu permintaan elektoral akan "pemimpin kuat" yang berjanji untuk menerobos birokrasi dan langsung mengeksekusi kehendak rakyat tanpa basa-basi institusional.
Runtuhnya Partai Politik sebagai Perantara
Kehancuran lembaga perantara, khususnya partai politik, merupakan tragedi terbesar dalam krisis demokrasi saat ini. Secara historis, partai politik berfungsi sebagai mekanisme filter. Partai memaksa kompromi, menyatukan berbagai kepentingan faksi ke dalam satu agenda kohesif, dan melindungi demokrasi dari demagog ekstremis.
Namun, aturan reformasi pemilu, pemilihan pendahuluan (primaries) terbuka, dan lanskap pendanaan modern (seperti Super PACs di AS) telah membuat para politisi tidak lagi bergantung pada partai. Calon-calon kini bertindak sebagai pengusaha independen. Media sosial memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan menggalang dana langsung dari basis massa yang radikal, melewati struktur moderasi partai.
Di masa lalu, mesin partai menuntut loyalitas melalui patronase dan pembagian jabatan. Saat ini, mesin tersebut telah runtuh, digantikan oleh pasar bebas politik di mana politisi bersaing menggunakan retorika yang semakin ekstrem demi menarik perhatian. Partai-partai kehilangan akar kelas pekerjanya (seiring melemahnya serikat buruh) dan gagal menanggapi keresahan nyata warga. Kekosongan inilah yang direbut oleh tokoh populis yang mengklaim diri sebagai satu-satunya representasi langsung dari suara rakyat.
Matinya Demokrasi
Mungkin bagian paling menakutkan dari populisme modern adalah bagaimana ia menghancurkan demokrasi bukan dengan melanggar hukum, melainkan dengan menggunakan hukum itu sendiri. Pemimpin populis modern (seperti di Venezuela, Polandia, atau Hongaria) menggunakan taktik "intralegal" untuk memberangus oposisi dan mengkonsolidasikan kekuasaan tanpa harus mendirikan kamp konsentrasi atau mengerahkan militer.
Otokrat populis bersembunyi di balik tameng legitimasi elektoral. Mereka mengubah demokrasi menjadi sistem plebisit di mana kehendak mayoritas (atau klaim atas kehendak mayoritas) digunakan untuk membenarkan pelecehan terhadap kelompok minoritas dan penghancuran sistem pengawasan (checks and balances). Mereka menolak "dimensi waktu demokrasi" yang menuntut kesabaran, kompromi, dan penerimaan bahwa kekalahan politik saat ini bukanlah kiamat. Sebaliknya, mereka membingkai setiap isu sebagai perang eksistensial.
Kesimpulan
Buku karya Samuel Issacharoff ini memberikan diagnosis yang sangat tajam: populisme adalah gejala penyakit, bukan penyebab utamanya. Gelombang populis tidak muncul dari ruang hampa; ia lahir dari kegagalan institusi demokrasi untuk melindungi warganya dari guncangan globalisasi ekonomi, ketimpangan yang ekstrem, dan keterasingan kultural. Ketika legislatif lumpuh dan partai politik hanya menjadi cangkang kosong yang dikuasai elit, rakyat akan beralih kepada siapa saja yang berjanji untuk menjungkirbalikkan sistem tersebut.
Untuk menyelamatkan demokrasi, kita tidak bisa hanya menyalahkan para demagog. Demokrasi harus kembali membuktikan kemampuannya untuk memerintah dengan efektif. Ini berarti merestorasi fungsi partai politik sebagai wadah musyawarah dan agregasi kepentingan, memperbaiki mekanisme tata kelola agar tidak tersandera oleh "vetokrasi", dan yang terpenting, mengembalikan janji dasar demokrasi: bahwa sistem ini mampu menghadirkan keamanan, martabat, dan kesejahteraan kolektif bagi seluruh rakyatnya, bukan hanya segelintir elit. Tanpa perbaikan radikal pada kapasitas dan integritas institusi kita, demokrasi modern akan terus terombang-ambing, rentan tenggelam oleh badai populis yang ia ciptakan sendiri.