Sekilas Buku : Governance for the Digital World: Neither More State nor More Market

Karya Fernando Filgueiras dan Virgílio Almeida (2021)

Penerbit : Springer

Hanya dipaparkan sekilas agar tidak melanggar hak cipta penulisnya

Buku ini mengeksplorasi kerangka kerja, tatanan institusional, serta aturan dan kebijakan baru untuk mengelola dunia digital. Para penulis menegaskan bahwa tata kelola dunia digital tidak boleh diserahkan pada sentralisasi penuh oleh Negara (More State) yang berisiko menciptakan otoritarianisme, maupun diserahkan sepenuhnya pada mekanisme Pasar (More Market) yang didominasi oligopoli perusahaan teknologi raksasa (Big Tech). Solusinya adalah membangun tata kelola polisentris dan swakelola (self-governance) berbasis multipihak (multistakeholder) yang adaptif, transparan, serta berlandaskan nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bab 1: Introduction (Pendahuluan)

1. Latar Belakang dan Konteks

Teknologi digital (Internet, perangkat lunak, platform, algoritma, dan perangkat pintar) telah menyatu secara tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam proses pengambilan keputusan di sektor publik maupun swasta.
Digitalisasi menawarkan potensi besar bagi kemajuan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan publik, namun membawa risiko sistemik yang sangat signifikan.

2. Perubahan Struktur Kekuasaan

Dalam masyarakat industrial, kekuasaan bersumber dari kepemilikan dan kontrol atas barang/benda fisik.
Dalam masyarakat informasi modern, struktur kekuasaan bergeser ke arah kontrol dan komodifikasi informasi.
Perusahaan Big Tech (seperti Amazon, Google, Facebook, Apple, Microsoft, Uber, Twitter) mengontrol akses global terhadap informasi dan layanan melalui algoritma komersial yang tidak transparan (proprietary algorithms).
Sektor publik semakin mengandalkan sistem berbasis algoritma dan Artificial Intelligence (AI) untuk mengarahkan layanan, menilai risiko narapidana, memprediksi kejahatan, dan mengelola sistem imigrasi.

3. Metafora "Tragedy of the Digital World"

Menggunakan pemikiran Garrett Hardin tentang The Tragedy of the Commons, buku ini melihat dunia digital sebagai sumber daya bersama (digital commons).
Fenomena seperti disinformasi, hoaks, iklan politik berbasis mikro-target, ujaran kebencian, dan algoritma yang bias dipandang sebagai "pencemar" yang merusak sumber daya digital bersama dan menghancurkan rasa saling percaya (systemic trust) di masyarakat.

4. Pendekatan Institusionalis

Tata kelola digital bukan sekadar masalah hukum formal atau regulasi teknis, melainkan pembentukan institusi (norma formal dan informal serta pemahaman bersama) yang memediasi relasi kuasa antar-aktor.
Bab ini menegaskan pertanyaan kunci buku: Bagaimana masyarakat dapat menciptakan institusi yang mengelola dunia digital agar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi publik?

Bab 2, 3 dan 4 tidak dapat ditampilkan

Bab 5: Conclusions (Kesimpulan)

1. Sintesis Utama

Dunia digital merupakan ekosistem terinterkoneksi yang menawarkan peluang luar biasa sekaligus ancaman eksistensial bagi tata kehidupan bermasyarakat.
Krisis di dunia digital disebabkan oleh penguasaan privat berlebih atas sumber daya bersama (digital commons) tanpa diimbangi kerangka tata kelola yang memadai.

2. Tiga Pilar Tata Kelola Digital Masa Depan

Bukan Negara, Bukan Pasar: Tata kelola digital masa depan didasarkan pada model Swakelola Polisentris Global (Global Polycentric Self-Governance) yang melibatkan kerja sama kolaboratif antar-stakeholder.
Berpijak pada HAM dan Demokrasi: Setiap desain algoritma, kebijakan data, dan arsitektur platform harus menghormati hak asasi manusia, kebebasan sipil, keadilan sosial, dan prinsip-prinsip demokrasi.
Resiliensi dan Pembelajaran Institusional: Membangun institusi yang tangguh (resilient), transparan, dan dapat diaudit (accountable), serta mampu beradaptasi secara dinamis di tengah turbulensi perubahan teknologi yang terus berlanjut.

Paling Banyak DIbaca

Kegagalan Birokrasi dalam Menghadapi Bencana Alam (Review Buku)

Di era perubahan iklim global, bencana alam seperti kebakaran hutan dan banjir bandang telah beralih dari sekadar fenomena alam periodik menjadi krisis politik dan administratif yang intens. Buku "Natural Hazards and Public Management: Governing Climate Adaptation" (2026), yang diedit oleh Wolfgang Seibel, Andrew Butt, Michael Buxton, dan Jana Blahak, merupakan hasil kolaborasi penelitian terkemuka antara para peneliti Eropa, Afrika Selatan, dan Australia yang berada di bawah naungan proyek jangka panjang bernama " Black Swans in Public Administration: Rare Organizational Failure with Severe Consequences " yang didanai oleh German Research Association (DFG). Fokus utama buku ini pada kasus-kasus nyata mengenai kegagalan kebijakan publik yang tidak terbantahkan di lima negara terkemuka: Argentina, Australia, Yunani, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Kasus-kasus itu sengaja dipilih karena menantang asumsi stereotip tentang paparan risiko dan kerentanan terhadap dam...

Badai Populis dan Rapuhnya Fondasi Demokrasi Modern

Selama paruh kedua abad ke-20, demokrasi liberal dipuja sebagai puncak pencapaian peradaban politik manusia. Setelah mengalahkan fasisme dan bertahan dari Perang Dingin melawan komunisme, demokrasi menjanjikan perpaduan ideal antara kebebasan individu dan kemakmuran pasar bebas. Namun, optimisme yang menyertai runtuhnya Tembok Berlin kini terasa seperti kenangan yang sangat jauh. Melalui buku " Democracy Unmoored; Populism and the Corruption of Popular Sovereignty ", yang ditulis oleh Samuel Issacharoff (2023), kita disadarkan bahwa ancaman eksistensial terhadap demokrasi modern tidak lagi datang dari tank militer atau kudeta berdarah. Ancaman itu datang dari dalam, melalui gelombang populisme yang mengeksploitasi kelemahan institusional dan keputusasaan ekonomi warga negaranya.Opini ini akan membedah bagaimana kegagalan institusi demokrasi dalam memberikan rasa aman - baik secara ekonomi maupun kultural - telah membuka jalan bagi para demagog otokratis untuk membajak kedaula...

Mengembalikan Dimensi Manusia dalam Desain Kebijakan Publik

Pemerintah modern di seluruh dunia saat ini dihadapkan pada apa yang sering disebut sebagai wicked problems atau masalah-masalah yang rumit, menjalar, dan tampaknya mustahil untuk dipecahkan dengan cara-cara konvensional. Dari perubahan iklim, krisis migrasi global, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi, tantangan-tantangan ini memiliki ciri khas berupa keterlibatan banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan, ambisi, dan persepsi yang saling berbenturan (van Buuren et al., 2023, p. 1). Solusi yang dianggap menguntungkan bagi satu pihak sering kali justru menjadi bencana bagi pihak lain. Dalam pusaran kompleksitas inilah, pendekatan tradisional terhadap kebijakan publik sering kali gagal memberikan hasil yang diharapkan. Kita tidak lagi bisa sekadar mengandalkan rutinitas birokrasi; kita membutuhkan apa yang disebut sebagai desain kebijakan (policy design). Namun, desain kebijakan tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai latihan teknokratis atau pencarian algoritma mate...

Gosip, Teori Konspirasi, dan Politik di Era Modern

Dalam lanskap politik dan sosial kontemporer, batas antara kebenaran faktual dan fiksi yang dikonstruksi secara sosial telah menjadi sangat kabur. Transformasi itu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi hasil dari evolusi panjang. Gosip dan teori konspirasi telah bermutasi dari sekadar obrolan pinggiran menjadi instrumen kekuasaan yang sentral. Sebagaimana yang diungkapkan secara puitis oleh kolumnis terkenal Liz Smith, "Gosip hanyalah berita yang mendahului dirinya sendiri dengan mengenakan gaun satin merah" (McDonnell & Silver, 2023, hlm. 1). Metafora gaun satin merah ini dengan sempurna menangkap esensi dari gosip dalam politik modern: ia menggoda, teatrikal, sensasional, dan sering kali lebih memikat daripada jurnalisme objektif yang kaku. Di sisi lain, gosip kontemporer telah menemukan sekutu epistemologis yang jauh lebih berbahaya, yakni teori konspirasi. Teori konspirasi dijelaskan sebagai sesuatu yang "memang dangkal namun akarnya dalam," beroperasi se...

Meretas Demokrasi: Bagaimana Teknologi Menjadi Penghancur Sistem Politik Global

Ditulis berdasarkan buku : Democracy Hacked (Martin Moore, 2018) Gambar diolah dengan AI berdasarkan judul tulisan Terdapat sebuah ironi besar dalam cara kita memandang internet saat ini. Di awal perkembangannya, internet dipuja sebagai utopia digital yang akan membawa kebebasan berpendapat, meruntuhkan tirani, dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi ke seluruh penjuru dunia. Deklarasi Kemerdekaan Dunia Maya yang digelorakan oleh John Perry Barlow pada tahun 1996 menjanjikan sebuah ruang di mana kekuasaan negara tidak lagi memiliki cengkeraman. Namun, apa yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Seperti yang diuraikan secara tajam oleh Martin Moore dalam bukunya Democracy Hacked, revolusi komunikasi digital tidak mendemokratisasi politik, melainkan menjadikannya rentan terhadap manipulasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ruang publik kita telah diretas, dan pilar-pilar demokrasi perwakilan sedang dirobohkan secara sistematis dari dalam. Mari kita mengingat sejenak bagaimana kampanye...

#SalamKopi

Cari Blog Ini